HOT TOPICS :
Gosip | COVID-19 | Ayo Vaksin
|
Thread Terpopuler
-
Minggu, 2024/06/03 16:25 WIB
Kaesang Pilih Jakarta Ketimbang Solo: Mungkin Duet Sama Pak Anies
-
Minggu, 2024/06/03 14:59 WIB
Hasto PDIP: Tapera Bentuk Penindasan Baru!
-
Minggu, 2024/06/03 12:38 WIB
Ahmad Dhani Sebut Fadli Zon Calon Menlu RI, Begini Kata Gerindra
-
Minggu, 2024/06/03 11:27 WIB
Kepala dan Wakil Kepala Otorita Mundur, Basuki dan Raja Juli Jadi Plt
-
Senin, 2024/05/17 14:09 WIB
Nabung Haji Berdua Istri tapi Ditinggal, Mbah Bardan: Semoga Bersatu di Surga
-
Rabu, 2024/05/30 12:40 WIB
Tawa Biduan Nayunda saat Ditanya Duit dari SYL Tak Mungkin Cuma-cuma
|
Thread Tools |
20th March 2008, 10:19 |
#131
|
|
Registered Member
|
Quote:
1. rule is rule. bayar pajak yang bayar pajak. ngga' bayar ya tetep aja di tangkep polisi. cuma caranya. daripada dikumpulin di 1 tempat yang nantinya ngga' jelas larinya kemana or penggunaannya tidak sesuai hari nurani (uang ada di bank tapi nantinya di ecer-ecer ke ratusan rekening pemerintah yang susah banget dilacak efisiensi penggunaannya) mendingan masyarakat direct aja transfer ke rekening tersebut n bukti transfernya sebagai bukti pembayaran pajak. 2. cascaded funding. project yang populer yang jelas menguntungkan rakyat tentunya dapet fully funded sebelum project yang ngga' jelas misalnya kenaikan gaji anggota DPR. sekarang kan kebalikannya. perbaikan jalan prioritas nomor seribu dua puluh lima, kenaikan gaji plus fasilitas pejabat pemerintah dan DPR di prioritas nomor 1. 3. forced accountability. dengan cara begini aparat pemerintah yang pegang project + accountnya harus kerja serius untuk menarik rakyat supaya mau membiayai sistemnya. kalo bikin budgetnya asal2an siapa yang percaya? laporannya ngga' jelas siapa yang mo kasih duit? kalo kebayakan di tilep siapa yang mau transfer? ya toh? dengan sistem yang sekarang aparat yang asal2an bikin budget, laporan ngga' jelas, tilep kanan tilep kiri tetep aja dapet dana yang ngucur ke rekening projectnya atas nama anggaran negara. 4. efficient basic allocation. ok. mungkin ada toleransi disini untuk proyek2 yang sifatnya basic banget (transport infrasturcture maintenance/fuel subsudi/presidential house budget/national defense) harus dapet percentage dari tiap payment (10% misalnya). nanti ketauan toh kalo pemerintah kita sebenernya rada2 sinting mengalokasikan terlalu banyak untuk subsidi misalnya. walaupun pada akhirnya semua government project account must compete on equal ground for public funding. 5. better allocation. contoh: kalo saya tinggal di papua ngapain saya bayar pajak untuk infrastruktur jakarta? mendingan saya bayar buat subsidi minyak di papua toh? model direct funding seperti ini juga lebih manageble karena orang yang kasih duit yang perhatiin sendiri toh nasib uang yang di setorkannya .... filosofinya adalah mengubah pajak dari KEWAJIBAN melalui DJP (yang harus dibayar tanpa bisa kita kendalikan setelahnya) menjadi KONTRIBUSI pada PROYEK PEMBANGUNAN (yang bisa kita tentukan di bayar kemana dan bisa kita pantau langsung). ok? |
|
20th March 2008, 10:37 |
#132
|
|
Registered Member
|
Quote:
1. nanti bakalan ada daerah yang jalannya mulus banget tapi sekolahnya reyot mo ambruk (karena rame2 support ke project jalan). not necessary. kalo budget buat perbaikan jalan udah fully funded tentunya ngga' bisa lagi transfer ke situ. harus ke rekening laen. rekening perbaikan sekolah dan nasib guru misalnya. 2. Pajak yang ada sekarang ga bisa dipungkiri berasal dari perusahaan2 dari kite2 yang orang pribadi mah kecil (dah kecil masih pada protes lagi...). Klo sistem itu lagi2 bener kejadian, perusahaan2 pasti bakalan milih project yang menguntungkan buat perusahaan itu sendiri (mana mo rugi ). again. kita butuh sedikit keyakinan. perusahaan juga diisi manusia yang punya kesadaran. dan proyek2 pendidikan dan kesehatan sangat menguntungkan perusahaan. kalo perusahaan sepakat menbuat layanan kesehatan gratis di wilayah operasinya maka ngga' perlu lagi toh bayar asuransi kesehatan (efisiensi)?. kalo pendidikan di fully funded berbagai perusahaan dan gratis maka perusahaan ngga' lagi susah2 cari SDM yang bermutu toh? Penerangan jalan juga sangat terumat penting buat perusahaan biar truknya aman jalan malem. 3. Maka dari itu disitulah perlu adanya fungsi negara (DJP) untuk memungut pajak. inefisiensi anggaran negara dimulai dari TAX > DJP > DEPKEU > DEPARTMENTS > ACCOUNT MANAGERS > TENDER PROCESS sampe ke kuli yang terakhir ngerjaiin project. Memotong proses ini TAX > ACCOUNT MANAGERS akan sangat membantu efisiensi. |
|
20th March 2008, 14:52 |
#134
|
Addict Member
|
|
20th March 2008, 15:25 |
#135
|
Addict Member
|
itulah di negeri ini, mau sama mau, hanya untuk mengenyangkan perut, sedangkan elu orangnya entah idealis atau yang tahu itu Tuhan ama elu, sekarang orang BANYAK MUNAFIK, dikoran-koran bilang kagak korupsi tapi setelah masalah itu ama dia, koar-koarnya itu DITELAN OLEH BUMI
|
SETIAP ORANG HARUS PUNYA PRINSIP DALAM HIDUP |
20th March 2008, 22:38 |
#136
|
Addict Member
|
yang paling jijik ya itu slogannya - lunasi pajaknya, awasi penggunaannya.
kenapa mesti kita2 yang ngawasi? kurang kerjaan apa? terus digunaknnya untuk apa? wong semua tetep harus bayar. negara harus bantu rakyat, bukan rakyat terus menerus digencet. manusia tikojing. |
21st March 2008, 15:39 |
#137
|
|
Addict Member
|
Quote:
gimana kalau boleh menyarankan nih, sistem self assesment itu diubah, jadi DJP yang jemput bola..jadi target bisa tercapai, masyarakat juga nggak repot(udah gaji dipotong pajak, harus ngorbanin jam kantor ke KPP lagi) ..toh udah dapat renumerasi yang sangat bagus kan? Anggap saja bagian dari 'melayani masyarakat' .... Satu lagi, setiap ada sosialisasi pajak di beberapa perusahaan, khususnya di oil industry, yang jadi penyuluhnya kok justru bukan orang DJP ya (saya dengar dari EO nya, katanya orang DJPnya yang males, jadi terpaksa 'bayar' konsultan pajak buat penyuluhan),mungkin karena pajak perseorangan dianggap kecil kali (jika demikian, cabut aja PPH pasal 21)...padahal banyak lho pegawai2 perusahaan tersebut pengin 'dialog' dengan orang pajak...dan saya yakin mereka orang yang berpendidikan dan lebih bisa diajak ngomong soal pajak daripada pedagang elektronik glodok misalnya...itu juga masukan saya buat DJP, sebagai bentuk tugas sebagai abdi masyarakat ... piss |
|
22nd March 2008, 00:24 |
#138
|
|
Addict Member
|
Quote:
sebelum tahun 1983(CMIIW) pokoknya sebelum reformasi perpajakan, Indonesia menganut sistem official Assesment yaitu petugas pajak sendiri yang menentukan berapa besarnya pajak yang harus dibayarkan... hasilnya Orang Pajak sangat ditakuti, dan dianggap dukun dan peluang terjadinya kesewenang2an sangat besar, dan justru rakyat yang paling dirugikan... dengan adanya Sistem Self Assesment, justru negara mempercayai sepenuhnya kepada rakyat untuk menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Andai wajib pajak tidak mengkhianati kepercayaan yang diberikan oleh negara tidak perlu ada lagi aparat pajak, namun yang terjadi sangat langka sekali rakyat yang telah menjalankan kewajiban perpajakannya secara benar sesuai Undang2, jangankan benar, wajar saja sudah cukup jarang... Masalah sosialisasi pajak, mungkin lebih baik ditanyakan langsung ke kantor pusat bagian Humas. Jika memang ada hal yang dirasa perlu dilaporkan laporkan saja... |
|
22nd March 2008, 00:27 |
#139
|
|
Addict Member
|
Quote:
Jika anda tidak menyukai bahkan membenci hal tersebut, jangan sekali2 anda ikut di dalamnya... Nah yang paling parah adalah, jika anda ikut memprotes hal tersebut namun anda justru ikut didalamnya, itu justru lebih parah dan lebih brengsek dari oknum2 yang melakukan hal yang tercela tersebut... |
|
23rd March 2008, 08:37 |
#140
|
|
Mania Member
|
Quote:
|
|
detikNews
- detikNews · Berita · Internasional · Kolom · Wawancara · Lapsus · Tokoh · Pro Kontra · Profil · Indeks
- detikSport · Basket · MotoGP · F1 · Raket · Sepakbola · Sport Lain · Galeri · Profil · Fans Area · Indeks
- Sepakbola · Italia · Inggris · Spanyol · Jerman · Indonesia · Uefa · Bola Dunia · Fans Area · Indeks
- detikOto · Mobil · Motor · Modifikasi · Tips & Trik · Konsultasi · Komunitas · OtoTest · Galeri · Video · Forum · Indeks
- detikHot · Celebs · Music · Movie · Art · Gallery · Profile · KPOP · Forum · Indeks
- detikInet · News · Gadget · Games · Fotostop · Klinik IT · Ngopi · Produk Pilihan · Forum · Indeks
- detikFinance · Ekonomi Bisnis · Finansial · Properti · Energi · Industri · Sosok · Peluang Usaha · Pajak · Konsultasi · Foto · TV · Indeks
- detikHealth · Health News · Sexual Health · Diet · Ibu & Anak · Konsultasi · Health Calculator · Foto Balita · Bank Nama Bayi
- detikTravel · Travel News · Destinations · Photos · d'Trips · Hotels · Flights · ACI · d'Travelers Stories
- Wolipop · Fashion · Photos · Beauty · Love & Sex · Home & Family · Wedding · Entertainment · Sale & Shop · Hot Guide · d'Lounge · Indeks
- detikFood · Resep · Tempat Makan · Kabar Kuliner · Halal · Komunitas · Forum · Konsultasi · Galeri · Indeks
- detikSurabaya · Berita · Bisnis · Society · Foto · TV · Indeks
- detikBandung · News · Sosok · Info · Pengalaman Anda · Lifestyle · Iklan Baris · Foto · TV · Info Iklan · Forum · Indeks
Iklan Baris · Blog · Forum · adPoint · Seremonia · Sindikasi · Info Iklan · Suara Pembaca · Surat dari Buncit · detikTV · Cari Alamat
Copyright © 2019 detikcom, All Rights Reserved · Redaksi · Pedoman Media Siber · Karir · Kotak Pos · Info Iklan · Disclaimer