HOT TOPICS :
Gosip | COVID-19 | Ayo Vaksin
|
Thread Terpopuler
-
Senin, 2024/05/17 14:09 WIB
Nabung Haji Berdua Istri tapi Ditinggal, Mbah Bardan: Semoga Bersatu di Surga
-
Minggu, 2024/05/16 14:33 WIB
Duuh... Suami Gerebek Istri yang Selingkuh dengan Brondong di Hotel Jombang
-
Rabu, 2024/05/30 12:40 WIB
Tawa Biduan Nayunda saat Ditanya Duit dari SYL Tak Mungkin Cuma-cuma
-
Senin, 2024/05/28 11:59 WIB
Setujukah Kalian dengan Iuran Tapera Potong Gaji?
-
Kamis, 2024/05/31 14:39 WIB
Puan Minta Maaf Ada Kader Tak Junjung Etika, Gibran: Terima Kasih Masukannya
-
Rabu, 2024/05/30 13:58 WIB
Dasco Pamer Duet Keponakan Prabowo dan Anak Jokowi di Pilkada DKI 2024
|
Thread Tools |
19th May 2014, 10:16 |
#351
|
Registered Member
|
Menanti Kejelasan Kasus Bank Century
Kasus Bank Century memiliki dampak yang sangat besar terhadap bank-bank lainnya dan mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan nasional. Kasus yang dialami Bank Century tidak hanya berdampak pada perbankan Indonesia, tetapi juga berdampak pada perbankan dunia. Untuk mengantisipasi dampak tersebut pemerintah melalui Menteri Keuangan, Sri Mulyani memberikan dana talangan (bail out) kepada Bank Century. Namun dalam pelaksanaannya baillout tersebut membengkak hingga Rp. 6,7 triliun dari semula hanya Rp. 1,3 triliun. Hal tersebutlah yang menjadi tanda tanya besar dan menjadi perbincangan hangat di beberapa media hingga sekarang.Beberapa minggu terakhir, Boediono (mantan Gubernur BI), Jusuf JK (Mantan Wakil Presiden) dan Sri Mulyani (Mantan Menteri Keuangan) memberikan kesaksian di pengadilan. Ketiganya memegang otoritas tertinggi pengendali perekonomian saat Indonesia terimbas krisis global medio November 2008 atau saat prahara Bank Century terjadi. JK jadi pelaksana tugas presiden, Sri sebagai Menko Perekonomian sekaligus Menteri Keuangan, dan Boediono Gubernur Bank Indonesia.
Jk mengatakan bahwa sekitar Oktober 2008, Sri dan Boediono datang ke rumahnya untuk menjelaskan perlunya penjaminan penuh (blanket guarantee) untuk simpanan di perbankan. Tujuannya, agar masyarakat tidak panik dalam menghadapi situasi krisis saat itu. Perbedaan pandangan dan persepsi ekstrem memuncak atas kebijakan bail out Bank Century. JK menilai tindakan tersebut salah dan tidak memiliki landasan aturan. Menurut JK, bail out bank hanya dapat dilakukan jika pemerintah memberlakukan blanket guarantee. Itu karena menyelamatkan Bank Century sama saja dengan menjamin seluruh dana di Bank Century tetap aman..Adapun Sri menjelaskan, kebijakan bail out Century didasarkan pada sistemik-tidaknya bank tersebut. Kendati sepakat dengan Boediono soal sistemiknya Bank Century, Sri menuding BI tidak akurat soal data kebutuhan modal yang harus disuntikkan ke Bank Century. Sementara itu, kesaksian Boediono dalam kasus bail out Century mengatakan bahwa tidak tahu pengucuran dana Penyertaan Modal Sementara (PMS) senilai Rp 6,7 triliun yang dikucurkan BI melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Ia hanya mengetahui adanya perubahan dari koordinator Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK).Namun, kesaksian terkait pembengkakan anggaran bail out tersebut cukup memberi penjelasan. Soal alasan adanya perubahan dana menjadi Rp 6,7 triliun dan tambahan Rp 1,2 triliun, kata Boediono, adalah kesalahan pemahaman. Boediono mengatakan bahwa nasabah yang memiliki simpanan di bawah Rp 2 miliar akan dijamin apapun yang akan terjadi. Itu jaminan LPS kepada bank dan nasabahnya. Kemudian ada jalur PMS untuk menyelamatkan Bank Century yang jumlahnya Rp 6,7 triliun dan Rp 1,2 triliun. Itu jalurnya lain, aturannya juga lain. Terkait masalah perubahan dana talangan PMS suatu bank, Boediono menyatakan sangat tergantung dengan perkembangan bank terkait dalam perkembangan proses likuidasi. Perjalanan panjang kasus Bank Century ibarat sebuah opera yang terus bersambung dan belum mendapatkan kepastian hukum. Meski demikian KPK tetap optimis dapat menyelesaikan kasus tersebut hingga menemukan tokoh intelektual dibalik kasus tersebut. Ibarat suatu cerita dalam opera, sepanjang apapun pasti akan berujung. Harapannya penangan kasus tersebut tidak hanya berhenti hingga Pemilu Presiden. Tidak dapat dipungkiri politisasi terhadap kasus Century tersebut juga sangat kental, dengan berbagai indikasi salah satunya adalah timing kasus Century tersebut kembali mencuat saat Indonesia sedang sibuk mempersiapkan pergantian kepemimpinan. Untuk itu mari kita dukung pemberantasan korupsi dengan asas hokum yang benar, dan semoga KPK tetap pada tracknya, tidak terpolitisasi dengan apapun dan siapapun, semoga kasus Bank Century menemukan jalan terang. |
|
11th September 2014, 13:57 |
#352
|
Addict Member
|
Sudah sampai mana BLBI ? masak segede itu bisa raib?
|
|
11th November 2014, 20:04 |
#353
|
Banned
|
Jokowi Pamer Diplomasi Makan Siang di Forum CEO APEC
Presiden Joko Widodo menjelaskan soal “diplomasi makan siang” pada pertemuan CEO APEC di Beijing, Senin 10 November 2014. Dia kemudian menulisnya di akun Facebook resminya.
“Kendala seperti pembebasan lahan juga saya ungkapkan. Saya ceritakan soal diplomasi makan siang, yang amat khas Indonesia, sebuah dialog yang guyub antara pemerintah dan rakyatnya,” tulis kepala negara yang biasa disapa Jokowi itu. Jokowi bercerita, diplomasi itu biasanya dia pakai untuk Para CEO yang hadir dalam acara itu, menurut dia, antusias mendengarkan ulasan soal diplomasi makan siang itu. “Semoga ke depan perkembangannya positif,” tulisnya. Lebih lanjut dia juga mengungkapkan tentang peluang investasi di Indonesia. Bahwa pemerintah akan memperkuat jaringan perhubungan di seluruh kepulauan Indonesia dengan basis maritim yang terintegrasi dengan darat. “Di depan para pemimpin bisnis saya memang menggunakan bahasa Inggris, tapi nanti di depan pemimpin-pemimpin negara dalam forum resmi APEC saya akan menggunakan Bahasa Indonesia sebagai bahasa kebanggaan nasional,” katanya. Pada presentasinya di depan para pemimpin bisnis kawasan Asia Pasifik selama 10 menit, Jokowi memang menggunakan bahasa Inggris tanpa menggunakan naskah. Dia bercerita pengalamannya melakukan negosiasi dengan warga, sebagai salah satu contoh diplomasi makan siang-nya. Diantaranya terkait dengan proyek pembangunan tol Jakarta Outer Ring Road yang telah berjalan selama 15 tahun, namun terhambat karena masalah pembebasan lahan dengan warga. “Saya kemudian undang mereka makan siang dan makan malam empat kali,” kata Jokowi. Dia juga memperlihatkan fotonya saat acara makan siang dengan para warga itu, disambut tepuk tangan para pemimpin bisnis. Sumber : http://untuknkri.org/jokowi-pamer-di...forum-ceo-apec |
|
11th November 2014, 20:07 |
#354
|
Banned
|
Eva-PDIP: Anggaran Kartu “Sakti” Jokowi Bisa Dipertanggungjawabkan
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Eva Kusuma Sundari, memastikan pelaksanaan tender tiga kartu “sakti” yang diluncurkan Presiden Joko Widodo transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Transparan, penyelenggara teknisnya bisa ditanya,” kata Eva dalam perbincangan di ‘Apa Kabar Indonesia Pagi tvOne’, Senin 10 November 2014. Pelaksanaan lelang pengadaan tiga kartu “sakti” Jokowi itu berasal dari anggaran Kementerian Pendidikan Nasional untuk Kartu Indonesia Pintar (KIP), Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS) untuk Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kementerian Sosial untuk Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Di samping itu, Eva menegaskan, anggaran yang digunakan Jokowi untuk menerbitkan tiga kartu ini juga berasal dari sumber pendanaan yang resmi, yakni dari APBN-Perubahan 2014, yang ditandatangani Presiden RI keenam, Susilo Bambang Yudhoyono. “Karena sudah ada kapling-kapling yang bisa kita pake. Hanya ada penyempurnaan dari skema yang sudah ada, ada perluasan, dan ada target dari yang ada sebelumnya,” ujarnya. Mantan anggota Komisi Hukum DPR itu mengakui, dalam penjelasan sumber pendanaan ketiga kartu itu memang terjadi komunikasi yang kurang tepat antarsesama menteri kabinet, terutama dari Menteri Sekretaris Negara Pratikno yang sempat menyebut kartu-kartu ini berasal dari CSR-BUMN. “Tapi pada intinya sama, semua dari APBN-P,” ujarnya. Eva menambahkan, untuk pelaksanaan program ketiga kartu “sakti” itu, pemerintah tak perlu berkonsultasi dengan DPR. Sebab, pada dasarnya anggaran yang digunakan itu sudah ada alokasinya dan sudah disetujui DPR, hanya saja pada pelaksanaannya di pemerintahan Jokowi ada penyempurnaan dan perluasan target. Sumber : http://untuknkri.org/eva-pdip-anggar...nggungjawabkan |
|
11th November 2014, 20:10 |
#355
|
Banned
|
Pengamat: Pemimpin Dunia Antre Mau Ketemu, Jokowi Jangan Besar Kepala
Pengamat Hukum Internasional dari Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, mengingatkan Presiden Joko Widodo agar tidak besar kepala melihat fakta banyak pemimpin dunia yang “antre” untuk bertemu di tiga KTT internasional. Pekan ini Jokowi hadir tiga KTT APEC di China, ASEAN di Myanmar, dan G20 di Australia.
Hikmahanto mengingatkan, jika semakin banyak pemimpin yang antre bertemu, maka itu bermakna mereka berharap kepentingan negaranya tidak diganggu. Demikian ungkap Hikmahanto yang dihubungi VIVAnews pada Minggu malam, 9 November 2014. Menurut Hikmahanto, sebagai pemimpin baru di kawasan Asia Tenggara, wajar jika banyak yang ingin bertemu mantan Gubernur DKI Jakarta itu. “Namanya juga pemimpin baru, tentu banyak kepala negara lain yang bertemu dan berkenalan. Intinya, supaya dengan pemimpin yang baru ini, kepentingan negara mereka tidak diganggu dan kalau perlu diperdalam,” ujar Hikmahanto. Hikmahanto menambahkan, Jokowi seharusnya memanfaatkan kepopulerannya untuk menjual dua hal. Pertama, mengenai demokrasi di Indonesia dan kedua, bagaimana kedewasaan demokrasi di Tanah Air. “Hal itulah yang bisa dijual ke media dan masyarakat internasional,” imbuh dia. Di forum internasional itu, lanjut Hikmahanto, Jokowi juga bisa mengenalkan prinsip barunya yakni “semua negara dianggap kawan, kecuali jika kedaulatan Indonesia dilecehkan dan kepentingan nasional Indonesia dirugikan”. Mantan Wali Kota Solo itu bisa mulai menerapkan prinsip tersebut ketika bertemu dengan Presiden China, Xi Jinping, dengan mengklarifikasi batas wilayah laut yang diklaim secara sepihak di kawasan Laut China Selatan atau lazim disebut nine dash line. “Kedua, ketika nanti bertemu dengan Perdana Menteri Australia, Tony Abbott. Jokowi harus berani menolak dengan tegas kebijakan mengenai manusia pencari suaka dan kebijakan dorong balik perahu ke perairan Indonesia,” imbuh dia. Hikmahanto menyarankan Jokowi harus mampu bertindak tegas. Karena, apabila tidak, maka kebijakan dia sama saja dengan yang berlaku ketika era mantan Presiden SBY. Sebelumnya, saat memberikan sambutan di acara kegiatan Alumni Gajah Mada (Kagama) di Kendari, Sulawesi Tenggara pekan lalu, Jokowi bercerita bahwa sejumlah kepala negara telah antre untuk bertemu dengannya di tiga forum internasional. “Saya ini kan pemain baru di APEC ya. Coba, yang namanya Presiden Putin (Vladimir Putin dari Rusia) mau bertemu Presiden Jokowi. Dia yang ketemu loh, bukan saya,” ujar dia bangga. Selain Putin yang dijadwalkan telah bertemu pada Senin malam kemarin, Jokowi juga sudah menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Amerika Serikat, Barack Obama dan Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe. Sumber : http://untuknkri.org/pengamat-pemimp...n-besar-kepala |
|
detikNews
- detikNews · Berita · Internasional · Kolom · Wawancara · Lapsus · Tokoh · Pro Kontra · Profil · Indeks
- detikSport · Basket · MotoGP · F1 · Raket · Sepakbola · Sport Lain · Galeri · Profil · Fans Area · Indeks
- Sepakbola · Italia · Inggris · Spanyol · Jerman · Indonesia · Uefa · Bola Dunia · Fans Area · Indeks
- detikOto · Mobil · Motor · Modifikasi · Tips & Trik · Konsultasi · Komunitas · OtoTest · Galeri · Video · Forum · Indeks
- detikHot · Celebs · Music · Movie · Art · Gallery · Profile · KPOP · Forum · Indeks
- detikInet · News · Gadget · Games · Fotostop · Klinik IT · Ngopi · Produk Pilihan · Forum · Indeks
- detikFinance · Ekonomi Bisnis · Finansial · Properti · Energi · Industri · Sosok · Peluang Usaha · Pajak · Konsultasi · Foto · TV · Indeks
- detikHealth · Health News · Sexual Health · Diet · Ibu & Anak · Konsultasi · Health Calculator · Foto Balita · Bank Nama Bayi
- detikTravel · Travel News · Destinations · Photos · d'Trips · Hotels · Flights · ACI · d'Travelers Stories
- Wolipop · Fashion · Photos · Beauty · Love & Sex · Home & Family · Wedding · Entertainment · Sale & Shop · Hot Guide · d'Lounge · Indeks
- detikFood · Resep · Tempat Makan · Kabar Kuliner · Halal · Komunitas · Forum · Konsultasi · Galeri · Indeks
- detikSurabaya · Berita · Bisnis · Society · Foto · TV · Indeks
- detikBandung · News · Sosok · Info · Pengalaman Anda · Lifestyle · Iklan Baris · Foto · TV · Info Iklan · Forum · Indeks
Iklan Baris · Blog · Forum · adPoint · Seremonia · Sindikasi · Info Iklan · Suara Pembaca · Surat dari Buncit · detikTV · Cari Alamat
Copyright © 2019 detikcom, All Rights Reserved · Redaksi · Pedoman Media Siber · Karir · Kotak Pos · Info Iklan · Disclaimer