HOT TOPICS :
Gosip | COVID-19 | Ayo Vaksin
|
Thread Terpopuler
-
Minggu, 2024/05/16 12:19 WIB
Refly Pembunuh Ayah dan Pemerkosa Ibu Baru Sebulan Diangkat Jadi Anak
-
Senin, 2024/05/17 16:41 WIB
Heboh Ritual Erotis WNA di Bali, Sandiaga Minta PHRI-ASITA Ikut Awasi
-
Kamis, 2024/05/14 13:40 WIB
Respon Eko Patrio soal Diusulkan Zulhas Jadi Calon Menteri
-
Senin, 2024/05/17 11:39 WIB
Viral Bocah SD di Jambi Tinggi Badannya 2 Meter
-
Minggu, 2024/05/16 19:41 WIB
PDIP Tak Undang Jokowi di Rakernas V Partai: Beliau Menyibukkan Diri
-
Kamis, 2024/05/14 12:50 WIB
Prabowo-Gibran Mau Tambah Kementerian Jadi 40, Bakal Efektif?
|
Thread Tools |
10th February 2014, 20:58 |
#1
|
|
Mania Member
|
Jangan Pilih Caleg yang Memaku Pohon
Quote:
siap! jangan dipilih ya caleg kaya gini hehe |
|
|
17th February 2014, 23:35 |
#2
|
Registered Member
|
Membaca Capres Pemilu 2014
Meski tak masuk dalam deretan nama Calon Presiden (Capres) 2014 hasil riset dan survei Lembaga Survei Nasional (LSN) Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo diprediksi akan menjadi calon pemenang jika konvensi capres PDIP.
Tanggal 4 Februari 2014 di Jakarta, berlangsung diskusi bertema "Haruskah Jokowi Jadi Presiden RI ? “Kalau Bukan Dia Lalu Siapa?" yang diselenggarakan situs berita Inilah.com, dihadiri antara lain, Hasto Kristiyanto (Wasekjen PDIP), M. Misbakhun, mantan anggota DPR-RI dari PKS, saat ini caleg Partai Golkar, Ikrar Nusa Bhakti (pengamat Politik LIPI) dan Hasan Nasbi (Direktur Eksekutif Cyrus Network). Dalam acara tersebut, Hasan Nasbi mengatakan, Jokowi terlalu cepat dikatrol untuk memikirkan wilayah yang terlalu luas dari Sabang sampai Merauke, karena Jokowi memiliki tipe citizen leader dengan mengontrol daerahnya melalui jangkauan fisik. Jika Jokowi dipaksakan maju dan terpilih sebagai presiden atau gagal memimpin Indonesia, ketidakpercayaan rakyat terhadap pemimpinnya makin besar. Sementara itu, Ikrar Nusa Bhakti menilai tidak ada tokoh yang pantas menandingi Jokowi. Namun, Aburizal Bakrie dan Prabowo Subianto tokoh yang paling mungkin menyaingi Jokowi. Sedangkan, M. Misbakhun mengatakan, fenomena masyarakat Indonesia yang mengangkat figur Jokowi sebagai pemimpin Indonesia terlalu berlebihan. Dalam menyelesaikan permasalahan Indonesia bukan hanya mengandalkan figur, melainkan sistem yang baru. Oleh karena itu, masyarakat jangan sampai terjebak dalam politik pencitraan figur. Dari berbagai hasil diskusi, disimpulkan bahwa capres 2014 masih di dominasi oleh calon hasil kualisi beberapa parpol. Maka, tidak mengherankan jika pasca Pilpres 2014, masyarakat Indonesia juga harus mendapatkan kemungkinan kenyataan seperti pertama, jangan harap pemerintahan mendatang akan efektif karena studi Scott Mainwaring dan Mathew Soberg Shugart dalam Presidentialism and Democracy in Latin America (1997) mengatakan, kombinasi sistem presidensial dan multipartai akan melahirkan presiden minoritas (minority president) dan pada akhirnya akan menghasilkan pemerintahan yang terbelah (devided government). Presiden akan tersandera secara politik, karena sulit mendapatkan dukungan politik yang terfragmentasi secara ekstrem di parlemen. Kedua, kemungkinan masih terjadi “persaingan tidak sehat” dalam pemerintahan seperti sinyalemen mantan Gubernur New York, Mario Cuomo pernah menyatakan “We campaign in poetry. But when we are elected, we are forced to govern in prose”. Cuomo menjelaskan kerumitan dalam memerintah bagaikan membuat prosa yang harus dicirikan dengan narasi yang menguraikan sekaligus menuntaskan. Untuk “memerintah” membutuhkan kemampuan teknokrasi yang rumit yang harus dipadukan dengan seni mengompromikan tarikan-tarikan politik di tengah arus tuntutan publik yang membumbung tinggi. Kompleksitas ini tidak bisa hanya harus diselesaikan dengan “puisi” dengan bait-bait indah yang sugestif dan asosiatif. Ketiga, jangan menempelkan harapan apapun kepada Presiden yang terpilih, agar tidak kecewa, karena kemungkinan mereka yang terpilih tidak seperti pendapat Napoleon Bonarpate. Panglima Perang dari Sisilia Italia itu pernah berkata a leader is a dealer in hope (seorang pemimpin adalah penjual sekaligus pembeli harapan), Pemimpin besar pasti seorang yang memiliki karakter yang kuat, visi, inspiratif, dan mampu memberi harapan di tengah kesulitan yang mendera bangsanya. Untuk itu diperlukan peran masyarakat sebagi partisipasi politik dengan optimal gunakan hak pilihnya agar dapat menentukan pemimpin yang berjiwa negarawan dan berkarakter pelayan masyarakat. |
|
17th February 2014, 23:39 |
#3
|
Registered Member
|
Menanti Keseriusan Penerapan UU No 4 Tajun 2009
Kebijakan lanjutan terkait pemerapan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) untuk kemudian dipertimbangkan penerapannya dari sisi fiskal perekonomian. Menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik, menurutnya melaksanakan UU minerba secara baik tapi tetap harus mempertimbangkan kepentingan nasional Akhirnya, menjelang waktu pemberlakuan UU Minerba pemerintah mengeluarkan PP nomor 1 tahun 2014 tentang Minerba dan diikuti dengan Permen ESDM nomor 1 tahun 2014. Aturan tersebut masih membolehkan perusahaan tambang untuk melakukan ekspor mineral dalam bentuk konsentrat yakni tembaga, pasir besi, bijih besi, seng, timbal, dan mangan hingga tahun 2017. Sembari menunggu itikad baik perusahaan tersebut membangun pabrik pemurnian (smelter) hingga 2017.
Penerapan UU Nomor 4 tahun 2009 tentang mineral dan batu bara yang resmi berlaku 12 Januari 2014, membuat CEO Freeport-McmoRan Copper & Gold Inc Richard C. Adkerson terbang dari markas besarnya di New York ke Indonesia. Perusahaan tambang terbesar di dunia itu keberatan dengan aturan main yang ada dalam UU tersebut. Mulai dari larangan ekspor bahan mentah hingga kewajiban membangun pabrik pengolahan dan pemurnian. Karena semua upaya melalui lobi tidak membuahkan hasil maksimal, Bos PT, Freeport itu kemudian mengancam akan melayangkan gugatan ke arbitrase internasional berkaitan dengan penerapan bea keluar progresif untuk produk mineral olahan dalam bentuk konsentrat yang mulai diterapkan mulai Januari lalu. Menanggapi ancaman tersebut, Wakil Menteri ESDM, Susilo Siswoutomo mengatakan pemerintah lebih memilih melanggar kontrak karya dibanding melanggar undang-undang. Pemerintah akan menghadapi gugatan tersebut, namun sesuai ketentuan perusahaan kontrak karya yang ingin melanjutkan aktivitas pertambangan wajib membangun smelter. Pemerintah sebenarnya sudah cukup mengalah terhadap tuntutan perusahaan pertambangan, setelah tanggal 12 Januari 2014 pemerintah masih mengeluarkan aturan untuk menunda pelaksanaan larang ekspor sampai tahun 2017. Namun pemerintah menerapkan bea keluar sebagai upaya memaksa perusahaan agar segera membangun smelter. Pengamat ekonomi UI, Muslimin Anwar mengatakan setidaknya ada tiga keuntungan yang bisa diraih pemerintah jika kebijakan itu dijalankan. Pertama, betapa banyak devisa negara yang akan diselamatkan mengingat ketergantungan impor besi baja Indonesia masih tinggi. Kedua, kebijakan ini akan berdampak kepada kewajiban mengolah bauksit menjadi alumina, ketimbang mengeskpor mineral bauksit mentah. Bagi Indonesia yang menjadi negara penghasil bijih nikel terbesar ketiga di dunia, penerapan kebijakan untuk pengolahan dan pemurnian bijih nikel sangat diperlukan. Dampak positifnya adalah akan semakin banyak pabrik pengolahan dan pemurnian mineral terbangun di dalam negeri, mengingat saat ini setengah produksi bijih nikel tersebut harus diekspor ke China. Keuntungan ketiga, penghentian ekspor sementara bauksit akan menurunkan jumlah pasokan di pasar komoditas internasional. Hal ini akan berdampak kepada perbaikan harga yang masih dianggap rendah saat ini. Mari kita dukung semua kebijakan Pemerintah terkait Sumber Daya Alam kita, agar sesuai amanat UU bahwa kekeyaan tersebut haruslah digunakan semaksimal mungkin untuk kesejahteraasn rakyat Indonesia. |
|
17th February 2014, 23:44 |
#4
|
Registered Member
|
KRI Usman Harun Bukti Indonesia sebagai Bangsa Besar yang Menghormati Para Pahlawan
Meski mempertahankan nama Usman-Harun pada KRI kita berdampak mengganggu hubungan Indonesia dengan Singapura, namun dampak mengganti nama kapal itu akan jauh lebih buruk bagi pemerintah Indonesia. Keputusan Pemerintah Indonesia yang tetap mempertahankan nama Usman-Harun sebagai nama kapal perang milik TNI Angkatan Laut mendapat apresiasi dari berbagai kalangan masyarakat dan sudah Tepat.
Protes dari Singapura mengenai rencana penamaan KRI Usman Harun secara informal telah diterima oleh Menlu Marty Natalegawa. Protes itu juga sudah diteruskan kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto. Sebelumnya, Djoko mengatakan, pemerintah Singapura tak boleh melakukan intervensi penamaan KRI. Pemerintah Indonesia memiliki tatanan, aturan, prosedur dan kriteria penilaian sendiri untuk menentukan seseorang mendapat kehormatan sebagai pahlawan. TNI AL akan menerima tiga kapal kelas fregat ringan jenis Nakhoda Ragam pada tahun 2014. Kapal yang sudah dilengkapi dengan persenjataan terbaru buatan Inggris ini awalnya dipesan Brunei, tetapi dibatalkan. Kapal pertama yang datang, Juni mendatang, akan diberi nama KRI Bung Tomo. Kapal kedua dan ketiga yang datang berikutnya akan diberi nama KRI John Lie dan KRI Usman Harun. Penamaan ketiga kapal itu untuk mengenang jasa Bung Tomo, John Lie, dan Usman Harun bagi bangsa Indonesia. Usman Harun adalah anggota Komando Korps Operasi (KKO) yang sekarang dikenal sebagai Korps Marinir TNI AL. Usman dan Harun adalah anggota pasukan khusus yang menyusup ke Singapura semasa Konfrontasi Ganyang Malaysia (1963-1966). Usman dan Harun digantung Pemerintah Singapura setelah berhasil meledakkan Mac Donald House di Singapura. Menurut Shanmugam, Menteri Luar Negeri Singapura, penamaan ini akan melukai perasaan rakyat Singapura, terutama keluarga korban dalam peristiwa pengeboman MacDonald House di Orchard Road, Singapura pada tahun 1965 lalu. Protes Singapura soal penamaan KRI Usman Harun belum selesai. Kini Singapura tak memberi izin bagi para pejabat Kementerian Pertahanan RI dan TNI untuk menghadiri Singapore Air Show dan dialog pertahanan yang digelar 11-16 Februari mendatang. Hal ini dibenarkan Panglima TNI Jenderal Moeldoko. Menurut Moeldoko, hal ini tidak masalah. "Kalau mereka keberatan hak dia, kami punya hak untuk tidak datang," ujar Moeldoko di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin, (10/2).Terkait dengan penamaan KRI Usman Harun, kata dia, hingga sampai saat ini tidak ada perubahan nama. Indonesia tak menggubris protes Singapura. Menurut penulis, pihak pemerintah Singapura tentunya juga ingat, bahwa Pemerintah Singapura pernah menolak permintaan resmi pejabat Presiden RI Soeharto yang telah mengirim utusan pribadi beliau, Brigjen TNI Tjokropranolo meminta kepada Pemerintah Singapura agar tidak menghukum mati Usman dan Harun yang tertangkap ketika melakukan peledakan bom terhadap Gedung McDonald di Singapura. Rakyat Indonesia sangat marah dengan penolakan tersebut, karena Pemerintah Singapura mengabaikan perasaan rakyat Indonesia. Kini sebaliknya dengan alasan menenggang rasa perasaan masyarakat Singapura Pemerintah Singapura meminta nama Usman dan Harun tidak digunakan untuk nama sebuah KRI. Pemerintah RI cukup bijak menyatakan mencatat perasaan masyarakat dan permintaan Pemerintah Singapura, namun menolak permitaan Pemerintah Singapura tersebut. Pemerintah RI tidak akan memenuhi permintaan Pemerintah Singapura, karena Usman dan Harun adalah pahlawan nasional. Memang Pemerintah dan rakyat Singapura patut akan merasa tersindir kalau KRI Usman Harun merupakan unsur KRI dari Armada Barat (Armabar) TNI AL yang beroperasi diperairan RI disekitar Singapura. Pemerintah RI berhak dan cukup alasan menggunakan rangkaian nama Usman dan Harun sebagai nama KRI, karena kedua mantan marinir tersebut adalah pahlawan nasional, keduanya dengan upacara kenegaraan dan kebesaran militer dimakamkan di TMP Kalibata. Masalah ini nampaknya akan mengakibatkan memanasnya hubungan RI-Singapura. Bahkan PM Singapura Lee Kuan Yew juga telah datang ke TMP kalibata dan meletakan bunga ke Pusara Usman Harun, jadi tidak ada alasan Singapura protes dan masuk pada urusan internal Pemerintah Indonesia dalam memberi nama berbagai propertinya termasuk Kapal Perangnya. Hubungan kedua negara memang sangatlah penting namun kirannya Singapura kedepan harus lebih dapat memahami posisi Indonesia, karena selama ini Indonesia sudah cukup memahami Singapura. Untuk itu sikap Indonesia terhadap penamaan KRI Usman Harus sudah tepat dan tidak ada keraguan sedikitpun bagi para Pahlawan bangsa yang telah berjasa, sebagai bentuk penghormatan karena Indonesia merupakan Bangsa yang besar yang menghormati para pahlawannya.. |
|
22nd February 2014, 22:49 |
#8
|
Registered Member
|
Menolak Kampanye Hitam Pada Pemilu 2014
Menjelang Pemilu 9 April 2014 para caleg semakin gencar melakukan beragam manuver politik, bahkan terkesan menghalalkan segala cara untuk duduk sebagai anggota legislatif.
Di Aceh, aksi kekerasan menjelang Pemilu 2014 semakin meningkat terutama diwarnai oleh penembakan OTK terhadap gardu Partai Nasdem di Aceh Utara. Sedangkan saat silaturahmi caleg DPR Aceh dan DPR Kabupaten Aceh Utara di Desa Kuta Glumpang, salah seorang caleg dari Partai Aceh dinilai telah melakukan charracter assassination setelah mengajak warga setempat untuk memilih Partai Aceh pada Pemilu 2014, karena Partai Aceh satu-satunya yang diakui MoU Helsinki, sedangkan Partai Nasional Aceh tidak boleh dipilih karena merupakan partai penghianat. Menurut Edmund Burke dalam Reflections on the Revolution in France mengatakan, jika demokrasi diartikan dengan kebebasan, maka kebebasan tidak boleh mengganggu kebebasan orang lain, karena kepentingan orang lain adalah hak asasi. Di Kabupaten Aceh Tamiang, ada upaya salah seorang caleg untuk mendapatkan suara dengan memberikan bantuan uang sebesar Rp 20 juta untuk turnamen sepak bola antar desa. Di Bengkulu, bahkan terinformasi bahwa salah seorang caleg membagi-bagikan formulir beasiswa sebesar Rp 200.000,- sampai Rp 500.000,- untuk 50 siswa dari tingkat SD dan SLTP yang tinggal di Kecamatan Teluk Segara. Sedangkan di Kabupaten Indramayu, salah satu parpol terinformasi membagikan 200 paket sembako kepada masyarakat sekitar dan masih banyak lagi. Menurut Jenderal Purn Kiki Syachnakri, mantan KSAD menyatakan, penyebab kerawanan Pemilu 2014 yaitu pertama, sistem demokrasi liberal yang berbasis paham individual (one man one vote dll) tidak cocok dengan akar budaya Indonesia. Kedua, tingkat kedewasaan/sportivitas para elit politik masih memprihatinkan. Ketiga, sikap perburuan kekuasaan dilatari libido kekuasaan yang tidak terkendali. Keempat, budaya korupsi. Kelima, UUD 1945 hasil amandemen dan sejumlah UU turuannya yang liberalistik melahirkan kebebasan nyaris tanpa batas. Manuver politik dengan mengumbar berbagai janji seperti diungkap diatas, menurut Mathew Flinders (2012) dalam Defending Politics : Why Democracy Matters in Twentieth Century, bahwa apatisme politik kerap berawal dari ketergantungan politisi terhadap konstituen. Ini yang membuat mereka mengumbar janji-janji populis, sementara rakyat mempercayai janji-janji tersebut tanpa syarat. Manuver-manuver politik yang dilakukan para caleg dengan seolah-olah dekat dengan konstituen dan akan membantu konstituen, sebenarnya ingin membangun common sense ditengah konstituennya bahwa merekalah yang layak untuk dipilih, padahal belum tentu. Antonio Gramsci melihat common sense sebagai pandangan dunia dari massa yang terpinggirkan. Common sense merupakan konsepsi tentang dunia yang kompleks, terbentuk melalui proses historis tertentu. Di dalamnya tersedimentasi cerita tentang masa lalu dan harapan tentang masa depan. Dari kacamata Gramsci, common sense bukan sekedar opini publik yang berisi ide dan sikap yang bersifat snapshot, sesaat dan gampang berubah, melainkan sebuah dorongan politik yang kuat, yang muncul karena gagasan yang berkembang di ruang publik berinterseksi dengan pandangan dan keyakinan kolektif tertentu. Keyakinan kolektif ini bisa bersumber dari ideologi, agama atau sistem keyakinan kultural lainnya. Masyarakat diharpkan tidak terpancing dengan berbagai manuver Parpol dalam melakukan strateginya seperti berkampanye hitam, yang terpenting masyarakat tetap melihat track record dan konsep program kerjanya, untuk itu masyarakat harus optimal menggunakan haknya sebagai partisipasi politik untuk memilih pemim,pin dan menentukan nasib bangsa kedepan. |
|
22nd February 2014, 23:27 |
#9
|
Registered Member
|
Dibutuhkan Koalisi Parpol Yang Menjamin Kesejahteraan
Koalisi Poros Tengah II dapat terbentuk dalam menghadapi Pilpres pada Juli 2014. Hal ini diungkapkan oleh Ketua PPP Suryadharma Ali saat Mukernas di Bandung pada 8 Februari 2014. Menurutnya bahwa Komunikasi intensif telah dilakukan diantara pemimpin parpol Islam. Berdasarkan survei internal menunjukkan 70% kiai dan santri mendukung koalisi PPP dan PKB.
Sekjen PPP Romahurmuziy mengatakan, parpol Islam mempunyai soliditas pemilih yang kuat, sehingga koalisi parpol Islam dapat menghadirkan bola salju baru dalam Pemilu 2014. Namun tantangan yang dihadapi cukup berat, yakni minimnya tokoh, lemahnya mobilisasi politik, pemilih yang transaksional dan akulturasi budaya dan isu agama yang berdampak pada elektoral. Untuk itu perlu penyederhanaan parpol Islam melalui koalisi. Ketua DPP PKB, M Hanif Dhakiri menyatakan yakin potensi perolehan suara parpol Islam sangat besar, dengan syarat parpol Islam tidak lagi memainkan isu agama dalam kampanye, menggaet pemilih dari berbagai kalangan, termasuk non Muslim dan menggaet pemilih pemula. Ketua Umum PBB, MS Kaban tidak setuju dengan gagasan pembentukan koalisi parpol Islam, karena situasinya kini berbeda dengan 1999. PBB memilih menjadi partai terbuka dan berkoalisi dengan partai nasionalis. Sementara itu pimpinan PKS menyatakan, koalisi partai Islam sudah tidak ada nilai jualnya. Menghadapi Pemilu 2014 partai-partai Islam atau yang berbasis Islam tampak kurang yakin. Bahkan Amin Rais yang menjadi penggagas koalisi Poros Tengah pada 1999, kini menyatakan sulit untuk mewujudkan koalisi Poros Tengah Jilid II. Walaupun sulit untuk mewujudkan kembali koalisi poros tengah, tetapi paling tidak dengan munculnya gagasan atau ide untuk berkoalisi tersebut menunjukkan masih adanya keinginan untuk bersatu, walaupun bukan berarti meleburkan diri ke dalam satu wadah. Ada berbagai persoalan yang menjadi hambatan terwujudnya persatuan parpol Islam, seperti minimnya tokoh yang dapat menjadi pengikat, lemahnya mobilisasi politik parpol Islam dan pemilih yang transaksional. Tidak adanya ideologi partai merupakan faktor penting keengganan pemilih Islam untuk memilih parpol Islam. Semua parpol Islam kini berideologi pragmatis untuk mengejar kepentingan kekuasaan atau keduniaan, sehingga tidak ada bedanya dengan parpol-parpol lainnya. Kini tidak ada satupun Partai Islam atau Partai berbasis massa Islam yang secara terbuka dan terang-terangan berani mengedepankan ideologi Islam, atau secara terbuka memperjuangkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam. Mereka sangat takut dicap sebagai kelompok eksklusif, fundamentalis, militan, tidak toleran, dan sejumlah tuduhan lainnya. Di antara parpol Islam atau berbasis masa Islam beserta tokohnya kini ingin dinilai sebagai partai yang inklusif, plural, toleran, dan moderat. Kendala lainnya parpol Islam diragukan “masih laku” pada Pemilu 2014 adalah banyak oknum tokoh-tokohnya yang terlibat korupsi dan tindakan asusila. Diakui atau tidak, dalam tubuh beberapa parpol Islam telah terjadi faksionalisasi menjelang Pemilu 2014. Faksi merupakan hasil dari sebuah perbedaan pandangan, kepentingan, atau strategi yang tidak terjembatani di antara anggota partai yang mengarah pada munculnya sebuah klik atau pengkubuan yang bersifat relatif mapan untuk kemudian saling berlomba menanamkan pengaruhnya. Dibalik berbagai kendala dan “kelemahan” tersebut, keberadaan parpol Islam juga dapat dijadikan alternatif penyaluran aspirasi politik oleh kelompok radikal di Indonesia pada Pemilu 2014, tentunya jika mereka masih mempercayai demokrasi. Saat ini masyarakat sudah sangat cerdas, masyarakat tidak mau terjebak pada politik pragmatisme, namun yang terpenting yaitu bagaimana secepatnya Bangsa ini keluar dari krisis dan segera dapat mensejahterahkan rakyat, karena yang dibutuhkan oleh masyarakat yaitu Kekuatan Politik yang tidak korup dan Pemimpin yang berjiwa negarawan serta berkarakter melayani masyarakat agar Indonesia cepat sejahterah. |
|
22nd February 2014, 23:57 |
#10
|
Registered Member
|
Publik Harus Bijaksana Dalam Menanggapi Isu Penyadapan Jokowi
Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Tjahjo Kumolo, mengeluarkan pernyataan mengejutkan soal Gubernur Joko Widodo pekan ini tanggal 20 Februari 2014. Dia mengatakan, ditemukan tiga alat penyadap di dalam rumah orang nomor satu di Jakarta tersbut. Tiga alat sadap yang ditemukan itu berada di kamar tidur, ruang makan, dan ruang tamu.
Penemuan alat sadap di rumah Jokowi 3 bulan lalu atau tepat pada Desember 2013. Jokowi pun saat dikonfirmasi, mengakui adanya tiga alat yang lazim digunakan untuk melakukan aksi spionase. Menurutnya, penemuan alat sadap itu sudah terjadi beberapa bulan lalu. Dia pun sudah merasa disadap sekitar bulan Agustus 2013 silam. Jokowi lalu melaporkan penyadapan itu kepada PDIP. Tim internal partai melakukan pemeriksaan, dan menyimpulkan pelaku ada yang merupakan orang Indonesia, dan ada juga yang berstatua WNA. Namun mereka memutuskan tidak melaporkan hal itu ke polisi. Meski kaget, Jokowi mengaku tidak ambil pusing dengan penemuan alat sadap tersebut. Dia yakin pelaku penyadapan tidak mendapatkan informasi apapun dari aksinya tersebut. Joko Widodo meminta kepada media tidak membesar-besarkan isu penyadapan terhadap dirinya yang terkuak dari pernyataan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Tjahtjo Kumolo. Jokowi sendiri sebetulnya telah meminta kepada internal partai, yaitu PDI Perjuangan agar tidak membeberkan upaya penyadapan terhadap dirinya. Dengan isu penyadapan Jokowi ini, publik pun memiliki penilaian dan pandangan tersendiri. Entah pandangan itu berupa penilaian negative atau positif namun jangan sampai dibesar-besarkan sehingga menjadi polemik di masyarakat. Apalagi sebentar lagi kita akan menyambut pesta demokrasi rakyat Indonesia yang akan dilaksanakan pada 09 April 2014 mendatang. Diharapkan public tentunya masyarakat bijaksana dalam menanggapi isu yang belakangan ini berkembang dan ikut serta dalam menciptakan suasana kondusif sampai pemilu 2014 nanti. |
|
detikNews
- detikNews · Berita · Internasional · Kolom · Wawancara · Lapsus · Tokoh · Pro Kontra · Profil · Indeks
- detikSport · Basket · MotoGP · F1 · Raket · Sepakbola · Sport Lain · Galeri · Profil · Fans Area · Indeks
- Sepakbola · Italia · Inggris · Spanyol · Jerman · Indonesia · Uefa · Bola Dunia · Fans Area · Indeks
- detikOto · Mobil · Motor · Modifikasi · Tips & Trik · Konsultasi · Komunitas · OtoTest · Galeri · Video · Forum · Indeks
- detikHot · Celebs · Music · Movie · Art · Gallery · Profile · KPOP · Forum · Indeks
- detikInet · News · Gadget · Games · Fotostop · Klinik IT · Ngopi · Produk Pilihan · Forum · Indeks
- detikFinance · Ekonomi Bisnis · Finansial · Properti · Energi · Industri · Sosok · Peluang Usaha · Pajak · Konsultasi · Foto · TV · Indeks
- detikHealth · Health News · Sexual Health · Diet · Ibu & Anak · Konsultasi · Health Calculator · Foto Balita · Bank Nama Bayi
- detikTravel · Travel News · Destinations · Photos · d'Trips · Hotels · Flights · ACI · d'Travelers Stories
- Wolipop · Fashion · Photos · Beauty · Love & Sex · Home & Family · Wedding · Entertainment · Sale & Shop · Hot Guide · d'Lounge · Indeks
- detikFood · Resep · Tempat Makan · Kabar Kuliner · Halal · Komunitas · Forum · Konsultasi · Galeri · Indeks
- detikSurabaya · Berita · Bisnis · Society · Foto · TV · Indeks
- detikBandung · News · Sosok · Info · Pengalaman Anda · Lifestyle · Iklan Baris · Foto · TV · Info Iklan · Forum · Indeks
Iklan Baris · Blog · Forum · adPoint · Seremonia · Sindikasi · Info Iklan · Suara Pembaca · Surat dari Buncit · detikTV · Cari Alamat
Copyright © 2019 detikcom, All Rights Reserved · Redaksi · Pedoman Media Siber · Karir · Kotak Pos · Info Iklan · Disclaimer