HOT TOPICS :
Gosip | COVID-19 | Ayo Vaksin
|
Thread Terpopuler
-
Rabu, 2024/06/05 12:03 WIB
Respons Keras Luhut soal Kepala & Wakil Otorita IKN Kompak Mundur
-
Rabu, 2024/06/05 11:16 WIB
Ma"ruf Amin Soroti Transfer Dana Besar ke Papua Tapi Tak Ada Wujudnya
-
Minggu, 2024/06/03 12:38 WIB
Ahmad Dhani Sebut Fadli Zon Calon Menlu RI, Begini Kata Gerindra
-
Selasa, 2024/06/04 13:19 WIB
Pesan Bambang Sebelum Mundur dari OIKN: Berpihaklah Pada Masyarakat
-
Selasa, 2024/06/04 12:38 WIB
All Eyes on Papua Juga Digemakan di Sosial Media, Apa yang Terjadi?
-
Senin, 2024/05/17 14:09 WIB
Nabung Haji Berdua Istri tapi Ditinggal, Mbah Bardan: Semoga Bersatu di Surga
|
Thread Tools |
8th February 2008, 17:09 |
#31
|
|
Mania Member
|
Quote:
jd pepatahny, lumbung padi hrs dijaga,dpelihara,dkelola deelel..ya pokokny bgmn ilmu manajemen yg modern,baik dan sehat lah |
|
TIRANI MINORITAS...ABSOLUT MAYORITAS... |
10th February 2008, 11:20 |
#33
|
Mania Member
|
|
Slowwwwww Mannnn... |
14th February 2008, 18:06 |
#36
|
|
Addict Member
|
Quote:
Tapi saya tidak setuju dengan kalimat anda: Rakyat yg mati-matian pun, juga dibatasi penghasilannya untuk dikenakan pajak. Yg. mati-matian itu adalah pengusaha bos, pengusaha sekarang jadi lebih realistis dimana privilege sudah tidak menjamin bakal lolos kalo tidak punya kapasitas, dan ini pun merupakan kepanjangan tangan dari 'KKN' di masa lalu. Kenapa penghasilan masyarakat harus 'dibatasi' ? Kenapa setiap pengusaha, keuntungannya juga harus dibatasi? Apa menurut anda, 'mengamankan' pemasukan negara, berarti 'membatasi penghasilan dan keuntungan' rakyat? Saya kok jadi merasa 'aneh' ya...seolah-olah rakyat itu jadi 'sapi perahan' sementara yang jadi 'tukang pungut' (sorry kalau kesannya kasar..tapi saya cuma melihat dari logika saya..) uang rakyat, kok merasa dirinya jadi pahlawan ..? Saya yang salah, atau memang dunia ini sudah terbalik? Justru bukannya sebaliknya? Begini mas, kalau menurut saya, DJP tidak dibubarkan, tapi itu namanya diganti aja...jangan menggunakan kata 'Pajak'....kenapa? Karena pajak, konotasinya 'negatif' (seperti kata preman pasar: 'loe gua pajakin, karena jualan disini)...jika tujuannya supaya rakyat berpartisipasi pada pembangunan dan rakyat dengan 'sukarela' menyumbang untuk pembangunan, sebaiknya diganti dengan DJSP (DJ Sumbangan Pembangunan) atau apapun namanya, tapi hilangkan konotasi jelek tersebut... Mungkin orang awam seperti saya bertanya...kenapa sih ada pembedaan besarnya pajak seseorang, sementara itu tidak ada kebijaksanaan untuk membedakan fasilitas terhadap orang yang membayar pajak besar dan kecil.. itu yang menyebabkan orang males berurusan dengan DJP, karena mereka merasa 'dihambat' dengan 'pajak' yang semakin besar, sementara fasilitas sama dengan orang2 yang membayar 'pajak' lebih kecil/tidak membayar pajak ...padahal, jika konsepnya dibuat seperti zakat (sorry, karena saya muslim), saya yakin justru rakyat akan dengan 'suka rela'..karena kewajiban berdasarkan keadilan itu ada dan insyaAllah barokah... Soal KKN, betul WP itu memang ada yang 'nakal', tapi coba anda lihat kasus pengendara ditilang, dalam hal ini jika Polisinya 'bersih&tegas', masyarakat tidak akan 'berani' untuk 'menyogok' bukan? Masalahnya, orangnya sudah merasa 'berat' membayar, tapi bukannya tidak mau lho...sementara itu, aparatnya justru memanfaatkan situasi dimana rakyat merasa 'terpojok' dengan aturan2 yang dibuat tanpa melibatkan mereka, dengan menawarkan sesuatu yang akhirnya disebut sebagai kolusi tsb....jadi dalam hal ini, sebetulnya yang salah siapa ya..? Aparatnya atau rakyatnya? jadi menurut saya, berantas dulu mental KKN aparat pemerintahan, karena merekalah yang dijadikan contoh buat rakyat... Satu lagi saya ingin sharing, dan saya tidak berusaha untuk men 'generalisir' permasalahan...Setiap saya ketemu kolega orang 'pajak', baik teman2 SMA, tetangga ataupun teman main, saya kok melihat mereka merasa menjadi 'Pahlawan' buat bangsa dan negara ini..(dan saya jadi menemukan bukti dari pernyataan keras seseorang dari DJP terhadap tulisan saya di threat sebelumnya) hanya karena mereka merasa 'telah menyelamatkan' uang negara dari pajak.. Padahal dari logika saya, orang pajak (sorry, sekali lagi ini tidak bermaksud men 'generalisir') itu seolah tukang pungut retribusi negara saja...dan uang itu juga uang rakyat, trus dimana letak kepahlawanannya? toh jika rakyat tidak memberikan uangnya, orang pajak juga tidak punya kontribusi..justru seharusnya rakyat yang sudah 'bersusah payah' buat pajak tersebut yang berhak merasa berjasa...(walaupun pada kenyataannya, saya yakin rakyat justru merasa berkorban daripada berjasa...). Apa benar asumsi saya tersebut? Jika benar, kenapa harus seperti itu? Bukankah seharusnya sebagai pegawai (negeri atau swasta) seharusnya bersikap 'profesional' saja, bahwa yang kita lakukan selama ini adalah bagian dari pekerjaan yang dibebankan kepada kita berdasarkan skill dan kemampuan kita? Jika sikap ini disadari dari awal, saya yakin 'perasaan berjasa' yang berlebihan akan hilang dengan sendirinya.. Segitu dulu, sorry kalau kepanjangan..dan sekali lagi, no offense please...ini demi kebaikan bersama.... |
|
20th February 2008, 23:20 |
#37
|
Addict Member
|
pajak = Pemungutan Anda Jatuh Ada di Kantong
Pajak ??? pusing dah klu bisa sih ini cuman caranya ajah yang salah... sudah tahu ada kebocoran tetep ajah di pake... emang dasar orang kita memanfaatkan kebocoran. klu menurut gue sih bagus tuh pajak cuman ya itu tadi saran gue caranya di rubah. klu gak beres gini ya ganti mana yang bagus.
tapi susah si yah orang indo mencari keuntungan dalam lembaga. gak cari untung mana bisa makan enak dirumah.???? salah config ajah deh pokoknya. |
28th February 2008, 09:57 |
#38
|
Registered Member
|
'Kenapa penghasilan masyarakat harus 'dibatasi' ? Kenapa setiap pengusaha, keuntungannya juga harus dibatasi?'
Aduh pak, kayaknya ada salah pengertian dengan kata dibatasi ya ?. Maksudnya dibatasi itu penghasilan yang dikenakan pajak dibatasi dengan adanya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), jadi tidak semua lapisan masyarakat terkena pajak. Dan besaran PTKP itupun merupakan putusan bersama setelah melalui penelitian yang dikaitkan dengan dunia perekonomian. Kalimat dilarikan ke pengusaha karena ada kalimat dari penanya yang menyatakan seluruh lapisan masyarakat pasti terkena pajak. Maksudnya dilarikan ke pengusaha karena banyak kegiatan usaha yang belum terbebas dengan sifat KKN atau belum profesional, nah inilah, biaya yang bersifat KKN itu akan dibebankan untuk mengurangi penghasilan kena pajak, itu yang harus diberantas dong. 'Mungkin orang awam seperti saya bertanya...kenapa sih ada pembedaan besarnya pajak seseorang, sementara itu tidak ada kebijaksanaan untuk membedakan fasilitas....' Komentar ini memang relatif sekali ya, ada beberapa pihak yang dengan bangga membayar pajak yang besar namun dia tidak menuntut fasilitas yang berlebihan dari negara, ada pihak yang sedikit saja membayar pajak sudah banyak tuntutan, ada beberapa macam perilaku yang semuanya relatif sekali. Jadi kalau dilihat dari definisi pajak, jelas sekali untuk memberi fasilitas yang dikaitkan dengan pembayaran pajak seseorang itu sulit dibuktikan, yang ada adalah seluruh lapisan masyarakat akan bergerak semua menuju perikehidupan yang baik. 'berantas dulu mental KKN aparat pemerintahan, karena merekalah yang dijadikan contoh buat rakyat...' Saya setuju, tapi perlu diingat mental tersebut terjadi karena peraturan lemah, dan adanya keuntungan yang timbal balik antara masyarakat dan aparat pemerintah. Nah daripada saling menunjuk lebih baik kita introspeksi diri sendiri, dan untuk menjadi pandangan Bapak, bahwa DJP secara internal sedang melakukan reformasi moral dan fasilitas atau dengan kata lain 'modernisasi' secara bertahap. Tahapan dilakukan karena pemberantasan kondisi tersebut terjadi karena iklim secara internal maupun eksternal tidak kondusif secara keseluruhan. Jadi kita sama - sama 'Berantas KKN' 'Padahal dari logika saya, orang pajak (sorry, sekali lagi ini tidak bermaksud men 'generalisir') itu seolah tukang pungut retribusi negara saja...dan uang itu juga uang rakyat, trus dimana letak kepahlawanannya?' Saya sebagai pribadi tidak pernah merasa menjadi seorang pahlawan, saya hanyalah abdi negara dan masyarakat, dan anggapan pahlawan itu tergantung dari 'oknum pajak' yang dimaksud bapak. Masalah DJP menjadi bentuk instansi apapun sepanjang merupakan keputusan bersama tentu akan diperjuangkan bersama demi kemakmuran bangsa. Bersama Membangun Bangsa |
28th February 2008, 10:33 |
#39
|
|
Addict Member
|
Quote:
|
|
28th February 2008, 10:56 |
#40
|
|
Registered Member
|
Quote:
Kata bang Napi kejahatan terjadi juga karena adanya kesempatan...... waspadalah...waspadalah... Gw kira DJP udah mulai mempersempit kesempatan itu dengan adanya yang tadi disebutin... SAM (Sistem Administrasi Modern) Gw ngerasai ada perbedaan yg cukup signifikan... Kemarin Gw abis ngurusin Pengurangan Pajak Bumi dan bangunan.... karena perusahaan bangkrut.... lumayan dapet pengurangan gede juga.... tapi orang pajaknya gw kasih 'uang terima kasih' malah nolak-nolak..... salut deh.... kalo kayak gini semua mental aparat pemerintahan gw yakin indonesia bakal maju.... Bravo |
|
detikNews
- detikNews · Berita · Internasional · Kolom · Wawancara · Lapsus · Tokoh · Pro Kontra · Profil · Indeks
- detikSport · Basket · MotoGP · F1 · Raket · Sepakbola · Sport Lain · Galeri · Profil · Fans Area · Indeks
- Sepakbola · Italia · Inggris · Spanyol · Jerman · Indonesia · Uefa · Bola Dunia · Fans Area · Indeks
- detikOto · Mobil · Motor · Modifikasi · Tips & Trik · Konsultasi · Komunitas · OtoTest · Galeri · Video · Forum · Indeks
- detikHot · Celebs · Music · Movie · Art · Gallery · Profile · KPOP · Forum · Indeks
- detikInet · News · Gadget · Games · Fotostop · Klinik IT · Ngopi · Produk Pilihan · Forum · Indeks
- detikFinance · Ekonomi Bisnis · Finansial · Properti · Energi · Industri · Sosok · Peluang Usaha · Pajak · Konsultasi · Foto · TV · Indeks
- detikHealth · Health News · Sexual Health · Diet · Ibu & Anak · Konsultasi · Health Calculator · Foto Balita · Bank Nama Bayi
- detikTravel · Travel News · Destinations · Photos · d'Trips · Hotels · Flights · ACI · d'Travelers Stories
- Wolipop · Fashion · Photos · Beauty · Love & Sex · Home & Family · Wedding · Entertainment · Sale & Shop · Hot Guide · d'Lounge · Indeks
- detikFood · Resep · Tempat Makan · Kabar Kuliner · Halal · Komunitas · Forum · Konsultasi · Galeri · Indeks
- detikSurabaya · Berita · Bisnis · Society · Foto · TV · Indeks
- detikBandung · News · Sosok · Info · Pengalaman Anda · Lifestyle · Iklan Baris · Foto · TV · Info Iklan · Forum · Indeks
Iklan Baris · Blog · Forum · adPoint · Seremonia · Sindikasi · Info Iklan · Suara Pembaca · Surat dari Buncit · detikTV · Cari Alamat
Copyright © 2019 detikcom, All Rights Reserved · Redaksi · Pedoman Media Siber · Karir · Kotak Pos · Info Iklan · Disclaimer