Originally Posted by ? & its friends
terdengar sangat liberal, namun tanpa perlu memutar otak terlalu lama pun saya atau siapapun yg pernah mendapat sedikit pelajaran tentang keuangan negara pasti bisa menjawab: bisa, namun inefisiensi yg ditimbulkan akan terlalu besar, sangat sangat besar.
Sebagai contoh, mungkin anda hanya mau membiayai project tertentu (entah apa yg dimaksud dgn project), misalnya pendidikan murah dan pangan murah. Hanya itu saja. Oke, tidak masalah. Tapi bila anda mau pakai jalan raya (terlepas bagaimana kondisi jalan tersebut), anda harus bayar. Anda pergi ke spbu, harap bayar dgn harga non subsidi. Dan hal2 lain.
Anda harus tahu bahwa akan sangat memakan waktu, biaya dan tenaga bila setiap project, entah pusat entah daerah, dibiayai langsung oleh masyarakat dgn model yg anda kemukakan. Dengan konsekuensi mereka yg tidak ikut membiayai harus membayar bila ingin memanfaatkan hasil dari project tersebut (atau mungkin tidak boleh ikut memanfaatkan sama sekali).
Bahkan di negara yg benar2 liberal sekalipun rasanya hal tersebut akan terdengar sangat konyol.
Mengenai rakyat yg mati2an membiayai negara.. Saya rasa anda harus mempelajari beberapa sifat pajak terlebih dahulu. Tanpa anda mempelajarinya, mustahil bagi kita untuk mencapai titik temu. Gini deh, anda hitung berapa total penghasilan anda setahun, kurangi dgn penghasilan tidak kena pajak, kalikan tarif. Ketemu hasilnya? Kalau masih belum puas, mungkin anda sudah tahu (atau belum?) bahwa angka segitu tidak dibayar serta merta, tapi diangsur selama 12 bulan dlm bentuk pph pasal 25. Apa dgn angka pajak segitu anda mati2an? Saya rasa tidak. Semakin tidak mampu seseorang, semakin kecil pajak yg harus dia bayar (atau mungkin malah tdk harus bayar sama sekali), saya yakin untuk hal ini anda sudah tahu.
Bila anda kecewa dengan hasil pembangunan yg dibiayai dengan pajak anda, jangan salahkan djp-nya. Salahkanlah pegawainya yg masih korup (bagaimana korupnya ya? Kan duitnya disetor wp langsung ke bank? Kolusi dan bermental pak ogah mungkin lebih tepat), atau salahkan oknum di bagian lain pemerintahan yg langsung menangani kerjaan proyeknya deh. Mereka yg pegang duit, mereka yg terima duit. Djp hanya pengumpul, bukan yg pegang duitnya.
Saya rasa anda udah capek bacanya, tapi saya tetep jawab: bisa, namun inefisiensi yg ditimbulkan akan terlalu besar.
O iya. Saya setuju tentang rakyat yg masih idup susah. Ada yg tidak beres dgn pemerintahan kita. Selama budaya kkn masih ada di masyarakat kita, jgn harap jumlah rakyat yg idup susah akan berkurang.
|