Kasian banget sih, pikirannya. Kalo DJP dibubarin, ya penerimaan negara jadi kacau donk, yg berlaku jadinya hukum rimba. Kayak nggak pernah sekolah saja. Masalah penyalahgunaan anggaran khan bukan urusan DJP, itu urusan seluruh departemen yg 'diindikasikan' KKN, dan itikad memperbaiki pun sudah mulai di Pusat bos. Tapi ternyata 'KKN' menurut LSM pun sekarang bergeser ke Daerah.
Rakyat yg mati-matian pun, juga dibatasi penghasilannya untuk dikenakan pajak. Yg. mati-matian itu adalah pengusaha bos, pengusaha sekarang jadi lebih realistis dimana privilege sudah tidak menjamin bakal lolos kalo tidak punya kapasitas, dan ini pun merupakan kepanjangan tangan dari 'KKN' di masa lalu.
Jadi harusnya kita semua yg tobat donk bos, bahwa hampir seluruh sendi masyarakat terlibat langsung atau pun tidak langsung dari 'KKN' di masa lalu.
So, kita harus kerja keras nih memberantas KKN.
LUNASI PAJAKNYA, AWASI PENGGUNAANNYA
