Originally Posted by pitok (Post 1350680)

Kalau dimasyarakatkan Single Identity Number (SIN) YES, diperlukan untuk data penduduk yang akurat, untuk mencegah pemilih bodong (Gost Voter) dalam pemilu, pilkada/pilpres, tetapi NPWP (nomor pokok wajib pajak) NO, karena selama ini kita sudah bayar pajak lewat pembelian barang (Ppn),pajak kendaraan, pajak bumi dan bangunan, sekarang harta, uang hasil keringat sendiri diuber-uber dihitung untuk bayar Pph (pajak penghasilan), cukup saja Pph itu yang dikenakan pada perusahaan seperti pph migas dan pph badan lainnya,tapi bukan pribadi, lagian lebih baik Nomor pokok wajib zakat, infak dan sedekah yang harus dimasyarakatkan untuk mengentaskan kemiskinan, anak telantar, yang selama ini terbukti negara juga gagal menangani masalah kemiskinan:clap:
ini pendapat pribadi lho:cheers:

Originally Posted by baselo (Post 1352737)

di dunia ini tidak ada yang gak mungkin, semuanya bisa dirubah, direformasi, daripada BAYAR pajak pake pph pribadi NPWP segala, mendingan dialihkan membantu sesama, sebab doa mereka yang teraniaya selama ini tertindas, bisa mengundang marabahaya dan bencana, daripada pajak yang kita bayar tetapi hanya untuk MENGENDUTKAN PERUT ORANG YANG TIDAK BERTANGGUNG JAWAB

ayo detikers, mari kita galakkan SUMBANGAN PEDULI SESAMA ANAK BANGSA YANG SERBA KEKURANGAN, KASIHAN SEKALI MEREKA, dengan membayar apapun namanya zakat, infak, sedekah dan sumbangan, berarti kita telah membantu tugas negara yang saat ini telah gagal mengentaskan kemiskinan, UNTUK KEADILAN BERSAMA:cheers:

Originally Posted by baselo (Post 1352737)

di dunia ini tidak ada yang gak mungkin, semuanya bisa dirubah, direformasi, daripada BAYAR pajak pake pph pribadi NPWP segala, mendingan dialihkan membantu sesama, sebab doa mereka yang teraniaya selama ini tertindas, bisa mengundang marabahaya dan bencana, daripada pajak yang kita bayar tetapi hanya untuk MENGENDUTKAN PERUT ORANG YANG TIDAK BERTANGGUNG JAWAB:lol:

ayo detikers, mari kita galakkan SUMBANGAN PEDULI SESAMA ANAK BANGSA YANG SERBA KEKURANGAN, KASIHAN SEKALI MEREKA, dengan membayar apapun namanya zakat, infak, sedekah dan sumbangan, berarti kita telah membantu tugas negara yang saat ini telah gagal mengentaskan kemiskinan, UNTUK KEADILAN BERSAMA:cheers:

Originally Posted by emmy (Post 1361319)

ada juga orang yang otaknya kayak gini .. :smoking: ..
moga ortu loe gak malu bro ..

Originally Posted by sibotak_tertawa (Post 1296282)

Kenapa sih kita harus bayar pajak, bukannya semua barang dan jasa yang gua beli di Indonesia dah kena pajak? Berarti gw bayar pajak dua kali donk ?

Originally Posted by emmy (Post 1361319)

ada juga orang yang otaknya kayak gini .. :smoking: ..
moga ortu loe gak malu bro ..

Originally Posted by yoi_boy (Post 1366169)

Mbak, kalo mau target jumlah NPWP dan Pajak tercapai, harusnya masyarakat yang nggak tahu soal tujuan dan manfaat pajak itu justru diberitahu secara baik2...gimana masyarakatnya mau ngerti dan patuh, aparatnya aja belum2 alergi kritik kayak gini....

Jangan lupa anda bekerja untuk melayani masyarakat karena gaji anda datangnya juga dari masyarakat...jadi kritik dari masyarakat itu adalah bagian dari konsekwensi anda sebagai abdi masyarakat....hidup adalah pilihan ... :angel:

Originally Posted by ? & its friends (Post 1072555)

terdengar sangat liberal, namun tanpa perlu memutar otak terlalu lama pun saya atau siapapun yg pernah mendapat sedikit pelajaran tentang keuangan negara pasti bisa menjawab: bisa, namun inefisiensi yg ditimbulkan akan terlalu besar, sangat sangat besar.
Sebagai contoh, mungkin anda hanya mau membiayai project tertentu (entah apa yg dimaksud dgn project), misalnya pendidikan murah dan pangan murah. Hanya itu saja. Oke, tidak masalah. Tapi bila anda mau pakai jalan raya (terlepas bagaimana kondisi jalan tersebut), anda harus bayar. Anda pergi ke spbu, harap bayar dgn harga non subsidi. Dan hal2 lain.
Anda harus tahu bahwa akan sangat memakan waktu, biaya dan tenaga bila setiap project, entah pusat entah daerah, dibiayai langsung oleh masyarakat dgn model yg anda kemukakan. Dengan konsekuensi mereka yg tidak ikut membiayai harus membayar bila ingin memanfaatkan hasil dari project tersebut (atau mungkin tidak boleh ikut memanfaatkan sama sekali).
Bahkan di negara yg benar2 liberal sekalipun rasanya hal tersebut akan terdengar sangat konyol.

Mengenai rakyat yg mati2an membiayai negara.. Saya rasa anda harus mempelajari beberapa sifat pajak terlebih dahulu. Tanpa anda mempelajarinya, mustahil bagi kita untuk mencapai titik temu. Gini deh, anda hitung berapa total penghasilan anda setahun, kurangi dgn penghasilan tidak kena pajak, kalikan tarif. Ketemu hasilnya? Kalau masih belum puas, mungkin anda sudah tahu (atau belum?) bahwa angka segitu tidak dibayar serta merta, tapi diangsur selama 12 bulan dlm bentuk pph pasal 25. Apa dgn angka pajak segitu anda mati2an? Saya rasa tidak. Semakin tidak mampu seseorang, semakin kecil pajak yg harus dia bayar (atau mungkin malah tdk harus bayar sama sekali), saya yakin untuk hal ini anda sudah tahu.

Bila anda kecewa dengan hasil pembangunan yg dibiayai dengan pajak anda, jangan salahkan djp-nya. Salahkanlah pegawainya yg masih korup (bagaimana korupnya ya? Kan duitnya disetor wp langsung ke bank? Kolusi dan bermental pak ogah mungkin lebih tepat), atau salahkan oknum di bagian lain pemerintahan yg langsung menangani kerjaan proyeknya deh. Mereka yg pegang duit, mereka yg terima duit. Djp hanya pengumpul, bukan yg pegang duitnya.

Saya rasa anda udah capek bacanya, tapi saya tetep jawab: bisa, namun inefisiensi yg ditimbulkan akan terlalu besar.

O iya. Saya setuju tentang rakyat yg masih idup susah. Ada yg tidak beres dgn pemerintahan kita. Selama budaya kkn masih ada di masyarakat kita, jgn harap jumlah rakyat yg idup susah akan berkurang.

Originally Posted by angpao (Post 1366259)

:iagree: makanya mbah emmy, harus buka wawasan tentang perbedaan pendapat, diibaratkan pepatah mulutmu, harimaumu, jangan langsung PANAS kalo ada pendapat seperti itu, anggap saja masukan bagi DJP, anda digaji oleh rakyat, ya melayani rakyat dong, bukan minta DILAYANI:getok: